Materi Fiqih Kelas XII bab I

KHILAFAH

Pengertian Khilafah

Khilafah berasal dari bahasa arab khalafa, yakhlifu, khilafatan yang artinya menggantikan. Dalam konteks sejarah Islam, khilafah adalah proses menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW, dalam menjaga dan memelihara agama serta mengatur urusan dunia. Pada masa sekarang istilah khilafah sama artinya dengan suksesi yang juga berarti proses pergantian  kepemimpinan.

Sedangkan menurut istilah khilafah berarti pemerintahan yang diatur berdasarkan syariat Islam. Khilafah bersifat umum, meliputi kepemimpinan yang mengurusi bidang keagamaan dan kenegaraan sebagai pengganti Rasulullah. Khilafah disebut juga dengan Imamah atau Imarah. Pemegang kekuasaan khilafah disebut Khalifah, pemegang kekuasaan Imamah disebut Imam, dan pemegang kekuasaan Imarah disebut   Amir.

Kalau dibahas lebih lanjut tentang istilah Khilafah, Imamah, dan Imarah terdapat berbagai versi dan sudut pandang. Istilah khilafah yang semula muncul pertama kali pada masa Abu Bakar sebetulnya lebih karena posisi beliau yang merupakan pengganti (khalifah) Rasulullah shingga masyarakat menyebutnya dengan panggilan “khalifah al-Rasul” yang berfungsi melanjutkan tugas Rasulullah dalam kapasitasnya sebagai pemimpin politik dan keagamaan, bukan sebagai Rasul. Pada masa Umar bin Khatab, gelar Khalifah malah digantinya denga  Amir  (Amir  al-Mu’minin).  Sedangkan  pada  masa pemerintahan Abbasiyah, gelar Khalifah tidak  sekedar  bermakna  pengganti  Rasul tetapi pengganti Allah di muka bumi (Khalifatullah fil ardh). Adalah Al-Manshur, khalifah Abbasiyah ke 2, yang mula-mula menyebut diri sebagai khalifatullah fil ardh ini. Sedangkan gelar Amir pada masa itu digunakan untuk jabatan seorang kepala daerah atau gubernur. Adapun gelar Imam dalam system imamah lebih sering digunakan oleh kaum Syi’ah untuk menyebut jabatan seorang kepala negara. Sama artinya dengan gelar Khalifah yang sering digunakan oleh kaum Sunni. Perbedaannya, bagi kaum Syi’ah gelar Imam dan Imamah itu temasuk dalam prinsip ajaran agama. Seorang imam dipandang sebagai orang yang ma’sum (terjaga dari  dosa).

Bagi kaum Sunni, seperti pendapat al-Mawardi dan Abdul Qadir Audah bahwa khilafah dan imamah secara umum memiliki arti yang sama yaitu system kepemimpinan Islam untuk menggantikan tugas-tugas Rasulullah SAW dalam menjaga agama serta mengatur urusan duniawi umat Islam. Allah berfirman dalam QS. An Nur:   55 :

وَعَدَ اللَّـهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَعَمِلُوا۟ الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِى ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِى لَا يُشْرِكُونَ بِى شَيْـًٔا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَأُو۟لٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ ﴿النور:٥٥

Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. (An-Nur : 55)

Sejarah timbulnya istilah khilafah bermula sejak terpilihnya Abu Bakar as-Shidiq (573-634 M) sebagai pemimpin umat Islam yang menggantikan Nabi SAW setelah beliau wafat. Kemudian berturut-turut terpilih Umar bin khatab(581-644 M), Usman bin Affan (576-656 M) dan Ali bin Abi Thalib  (603-661M).

Selanjutnya bersambung pada generasi Dinasti Umayyahdi Damascus(41-133H/661- 750 M):14 khalifah, Dinasti Abbasiyah di Baqdad (132-656H/750-1258 M): 37 khalifah, Dinasti Umayyah di Spanyol (139-423H/756-1031 M):18 khalifah, Dinasti Fatimiyah di Mesir(297-567H/909-1171 M):14 khalifah, Dinasti Turki Usmani (kerajaan Ottoman) di Istanbul(1300-1922 M):39 khalifah, Kerajaan Safawi di Persia(1501-1786 M):18 syah/ raja, Kerajaan Mogul di India (1526-1858 M):15 raja dan Dinasti-dinasti kecil   lainnya.

Dinasti-dinasti di atas memakai gelar khalifah. Tetapi berbeda pelaksanaannya dengan khulafa ar-rasyidin. Jika khulafa ar-rasyidin dipilih secara musyawarah, maka dinasti-dinasti tersebut menerapkan tradisi pengangkatan raja secara turun temurun.

Sistem pemerintahan khilafah berakhir di Turki sejak Mustafa Kemal Ataturk (1881- 1938 M). Beliau menghapus sistem pemerintahan ini pada tanggal 3 maret 1924. Umat Islam pernah berusaha menghidupkan kembali khilafah melalui muktamar khilafah di Cairo (1926 M) dan Kongres Khilafah di Mekkah (1928 M). Di India pun pernah timbul gerakan khilafah. Oganisasi-organisasi Islam di Indonesia pun pernah membentuk komite khilafah (1926 M) yang berpusat di Surabaya untuk tujuan yang   sama.

Namun perjuangan umat Islam Indonesia tidak hanya melalui upaya mewujudkan khilafah secara legal formal. Melainkan ada hal yang lebih penting yaitu upaya menegakkan nilai-nilai luhur Islam di tengah-tengah kemajemukan masyarakat Indonesia. Peristiwa penghapusan tujuh kata yang berbunyi …dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya yang semula tercantum pada pada alinea keempat  Piagam Jakarta ( kelak menjadi Mukaddimah UUD 1945) pada tanggal  18 Agustus 1945 bukanlah kekalahan umat Islam untuk menegakkan Khilafah. Tetapi   itu justru menunjukkan kualitas sikap para pemimpin Islam seperti KH. Wahid Hasyim yang mampu mengutamakan kepentingan umum seluruh bangsa Indonesia daripada kelompok agamanya sendiri. Apalagi secara substantif, isi pembukaan UUD 1945 itu tidak berbeda dengan ketika masih bernama Piagam Jakarta. Pembukaan UUD 1945 sangat terbuka untuk dimaknai sesuai keyakinan kita sebagai umat Islam. Karena naskah ini memang lahir dari pemikiran para tokoh Muslim di samping tokoh-tokoh   lainnya.

TUJUAN KHILAFAH

Secara umum Khilafah mempunyai tujuan untuk memelihara agama Islam dan mengatur terselenggaranya urusan umat manusia agar tercapai  kesejahteraan  dunia dan akhirat sesuai dengan ajaran Allah SWT. Adapun tujuan khilafah secara spesifik adalah:

1.      Melanjutkan kepemimpinan agama Islam setelah wafatnya Rasulullah  SAW.

2.      Untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin dengan aparat yang bersih dan berwibawa

3.      Untuk menjaga stabilitas negara dan kehormatan  agama.

4.      Untuk membentuk suatu masyarakat yang makmur, sejahtera dan berkeadilan, serta mendapat ampunan dari Allah  SWT.

Khilafah sebagai salah satu cara untuk menata kehidupan di dunia, tidak bisa dilepaskan dengan peran Islam sebagai agama rahmatan lil-alamin yang memiliki misi besar untuk mengarahkan semua sisi kehidupan dengan berbagaipanduan yang sangat detil dan konprehensif. Bahkan konsep tauhid yang tampak sebagai urusan akidah, sebetulnya juga tidak bisa dilepaskan dengan politik. Konsep tauhid yang mengajarkan umat Islam untuk tunduk dan patuh hanya kepada Allah, sesungguhnya sekaligus mengajarkan tentang kesetaraan manusia. Dengan demikian Islam menolak  secara  tegas adanya perbudakan sesama manusia dengan berbagai macamnya. Oleh karena itu Rasulullah selalu mengakhiri setiap surat yang dikirim kepada Ahli Kitab ayat mulia   dari surah Ali-Imran : 64 sebagai berikut  :

قُلْ يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّـهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْـًٔا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّـهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُولُوا۟ اشْهَدُوا۟ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ :٦٤

“Katakanlah: «Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah». Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: «Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang  yang berserah diri (kepada Allah).» (QS.  Ali-Imran:64)

DASAR-DASAR KHILAFAH

Menurut Sulaiman Rasjid, apabila diperhatikan dengan seksama, dapat diketahui dengan jelas bahwa khilafah atau pemerintahan yang dijalankan oleh Khulafaur Rasyidin berdasarkan hal-hal sebagai berikut  :

•         Kejujuran, keikhlasan, dan tanggung  jawab.

Pemerintahan harus dijalankan dengan tulus demi tanggung jawab mengemban amanat rakyat dengan tidak membeda-bedakan bangsa dan warna kulit. Hal ini dapat dilakukan karena seorang pemimpin berpedoman pada firman Allah yang di antaranya terdapat dalam surah Al-Hujurat, 13 yang artinya  :

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Al-Hujurat : 13)

•         Keadilan.

Firman Allah dalam surah An-Nahl, 90  :

Hendaknya keadilan ditegakkan terhadap seluruh rakyat dalam segala urusannya.

 “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (QS. An-Nahl:90)

•         Tauhid (mengesakan Allah).

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah, 163  yang artinya :

“Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan Dia Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang” (QS.  Al-Baqarah:163)

Tauhid merupakan sikap tunduk dan patuh secara total hanya kepada Allah. Tak     ada sesuatupun yang layak dipatuhi  selain  Allah.  Konsekuensi  dari  sikap  bertauhid  ini akan membuat tiap-tiap orang, termasuk para pemimpin, merasa merdeka dan menghargai kemerdekaan orang lain, terhindar dari kesewenang-wenangan, dan pada akhirnya dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang egaliter  serta  terhindar dari otoritarianisme.

•         Kedaulatan rakyat.

Masalah kedaulatan rakyat ini dapat dipahami dari perintah Allah yang mewajibkan kita taat kepada ulil amri (para wakil rakyat atau pemegang pemerintahan). Firman Allah  dalam surah An-Nisa, 58-59  yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu…” (QS. An-Nisa:59)

Sulaiman Rasjid dengan mengutip pendapat ahli tafsir Imama Muhammad Fakhruddin Razi mengatakan bahwa yang dimaksud Ulil Amri pada ayat tersebut adalah para ulama, ilmuwan, dan para pemimpin yang ditaati rakyat. Mereka inilah representasi dari kedaulatan rakyat.

Sedangkan untuk mengelola kedaulatan rakyat adalah melalui usaha menampung berbagai aspirasi mereka untuk kemudian dimusyawarahkan agar dapat dicapai kata mufakat demi kemaslahatan bersama. Perintah untuk melakukan musyawarah ini misalnya dapat dilihat pada  QS. Asy-Syura(42): 38 sebagai berikut  :

“…sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka….;” (QS. Asy-Syura:38)

HUKUM MEMBENTUK KHILAFAH

Berdasarkan pendapat yang diikuti mayoritas umat Islam (mu’tabar), hukum mendirikan khilafah itu adalah fardu kifayah dengan beberapa alasan sebagai berikut   :

•         Ijma’ sahabat.

Ketika Rasulullah wafat, saat itu juga terdengar di kalangan para sahabat yang membicarakan masalah pengganti beliau. Bahkan pembicaraan itu sempat mengarah    ke perselisihan di antara kaum Anshar dan Muhajirin. Dalam suasana demikian maka disepakati untuk dilaksanakan musyawarah antara perwakilan dari kedua kaum tersebut. Sementara sebagian lainnya tetap mengurus jenazah Rasulullah. Adapun hasil musyawarah akhirnya menetapkan Abu Bakar sebagai khalifah/pengganti   Rasulullah.

•         Demi menyempurnakan kewajiban.

Khilafah harus didirikan demi menjamin kelancaran atau kesempurnaan dalam menunaikan kewajiban sebagai warga negara. Misalnya dalam hal pemenuhan kewajiban sebagai umat beragama, menjaga keamanan dan ketertiban, menjamin kesejahteraan bersama, menegakkan keadilan, dan lain sebagainya. Semua urusan ini tidak bisa sepenuhnya dibebaskan untuk diurus oleh perseorangan tetapi perlu ada pihak yang berwenang mengelolanya. Sudah barang tentu hal ini  atas mandat dari   rakyat.

•         Memenuhi janji Allah.

Allah berjanji akan menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh sebagai penguasa di muka bumi. Setelah sebelumnya mereka mengalami ketakutan, kegelisahan, dan penderitaan akibat kezaliman. Tetapi mereka tetap berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan. Inilah yang memungkinkan terbukanya peluang untuk memenuhi janji Allah yang akan menjadikan kita sebagai penguasa di muka bumi. Mengemban amanat kekhilafahan atau pemerintahan demi kehidupan yang sejahtera, aman, sentausa dan tetap dalam ketundukan terhadap Allah  semata.

Allah SWT. Berfirman dalam surah An-nur, 55 yang artinya sebagai berikut  :

Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. (QS. An-nur : 55)

HIKMAH KHILAFAH

Khilafah yang ditegakkan  dengan  tujuan  yang  jelas  dan  dasar-dasar  yang  berpihak pada kepentingn dan kesejahteraan bersama pada akhirnya akan membuat masyarakatnya hidup tenang, nyaman, dan aman di satu pihak. Di pihak lain justru akan membuat Khilafah semakin kuat dan stabil karena adanya kepercayaan dari masyarakat luas.

Upaya pengendalian yang dilakukan pemerintah dengan disertai pemenuhan aspirasi rakyat dapat melahirkan kesadaran bersama untuk mencapai persatuan dan kesatuan dengan tetap menjaga keragaman, baik suku, agama, dan ras,  sebagai anugerah   Allah.

KHALIFAH

Pengertian Khalifah

Khalifah berarti pengganti Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara dan pimpinan agama.  Dalam  sejarah  kita  mengenal  para  pengganti  kepemimpinan  Rasulullah pada masa periode awal yang terkenal dengan sebutan Khulafa’ al-Rasyidin (para pemimpin yang bijaksana). Mereka adalah Abu Bakar As-shidiq, Umar bin Khatab,  Usman  bin  Afan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah para Khalifah generasi pertama setelah kepemimpinan Rasulullah SAW. yang menggantikan Nabi sebagai kepala pemerintahan dan pimpinan agama tetapi tidak menggantikan Muhammad SAW sebagai nabi karena posisi kenabian tidak dapat diganti oleh siapapun dan Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir dari sekalian para  Nabi.

“Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Ahzab:40)

Jabatan khalifah berikutnya setelah Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali dipangku oleh para pemuka dari Bani Umayyah seperti khalifah Mu’awiyah bin Abi Sofyan, Umar bin Abdul Aziz dan lain-lain. Pada masa Abbasiyah diantaranya yang paling terkenal adalah pemerintahan di bawah kekhalifahan Harun Al Rasyid dan   lain-lain.

SYARAT-SYARAT KHALIFAH

Untuk menjadi khalifah, seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai   berikut:

•         Berpengetahuan luas.

Seorang khalifah harus memiliki pengetahuan luas dalam arti yang sebenarnya. Tidak cukup hanya memiliki latar belakang pendidikan akademik tinggi, karena ia akan melaksanakan atau menerapkan hukum Allah dan berbagai peraturan-Nya terhadap kaum Muslim dan Non Muslim atau terhadap masyarakat yang majmuk latar belakang sosial, budaya, dan  agamanya.

•         Adil dalam arti luas.

Seorang khalifah mampu menjalankan segala kewajiban dan menjauhi larangan serta menjaga kehormatan dirinya. Khalifah juga wajib mengawasi segala hukum dan peraturan yang dijalankan oleh para wakil dan  bawahannya

•         Kompeten (Kifayah)

Seorang khalifah harus memiliki kompetensi berupa tanggung jawab, teguh, kuat, dan cakap menjalankan pemerintahan, memajukan negara, dan agama. Sanggup menjaga keamanan semuanya dari ancaman  musuh.

•         Sehat jasmani-rohani.

Seorang khalifah harus memiliki pancaindera dan anggota tubuh lainnya yang bebas dari gangguan yang bisa mengurangi kemampuan berpikir dan kekuatan jasmani atau tenaganya.

Adapun sabda Rasulullah yang menyatakan bahwa para imam itu dari bangsa Quraisy atau urusan khalifah itu adalah hak bangsa Quraisy ditafsirkan oleh para ulama sebagai hal yang masuk akal setelah memperhatikan karakter bangsa Quraisy yang pemberani, kuat, teguh pendirian, rasa persatuan yang kuat, dan cakap menjalankan pemerintahan. Jadi yang dijadikan syarat oleh Rasulullah sebetulnya bukan semata-mata karena sukunya tetapi lebih kepada keutamaan sifat-sifatnya tersebut. Demikian seperti yang dijelaskan Sulaiman Rasjid terkait syarat kompetensi bagi seorang khalifah, dari buku sejarah Itmamul-Wafa karangan Muhammad Al-Hudari dan dari kitab Mukaddimah karya Ibnu Khaldun.

Sedangkan  terkait  syarat  harus  berpengetahuan  luas  dan  kesehatan  dapat dilihat dalam firman Allah sebagai berikut  :

“Nabi mereka mengatakan kepada mereka: “Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu.” mereka menjawab: “Bagaimana Thalut memerintah Kami, Padahal Kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?” Nabi (mereka) berkata: “Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang Luas dan tubuh yang perkasa.” Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha mengetahui.” (QS.   Al-Baqarah:247)

CARA PENGANGKATAN KHALIFAH

Berdasarkan catatan sejarah Khulafah al-Rasyidin, terdapat beberapa contoh pengangkatan khalifah yang dilakukan dengan cara sebagai  berikut:

•         Dipilih langsung oleh umat  Islam,

Misalnya  pada  saat pemilihan  khalifah  pertama,  yakni  khalifah  Abu  Bakar Shidiq di balai sidang Bani Sa’idah. Pertemuan itu mula-mula diadakan oleh kaum Anshar, baru kemudian dihadiri tiga tokoh utama yang mewakili kaum Muhajirin yaitu Abu Bakar Shidiq, Umar bin Khatab, dan Abu  Ubaidah.

•         Diusulkan oleh khalifah yang sedang  menjabat,

Misalnya pengangkatan khalifah kedua, yakni khalifah Umar bin Khatab yang diusulkan oleh Abu Bakar Shidiq. Meskipun sebenarnya Abu Bakar telah sering bermusyawarah dengan para sahabat lainnya mengenai langkahnya itu. Di  antaranya dengan Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Thulhah bin Ubaidillah, Selanjutnya atas usul Thulhah, Abu Bakar mengundang orang  banyak  untuk dimintai pendapatnya dan ternyata mereka menjawab dengan serentak, “Sami’na   wa atha’na” (kami dengar dan kami patuhi) yang maksudnya sebagai pernyataan dukungan terhadap langkah yang dilakukan Abu  Bakar.

•         Dipilih melalui perwakilan (Ahlul Halli Wai  ‘aqdi).

Misalnya pemilihan khalifah Usman bin Affan dari antara enam orang yang sebelumnya dipersilahkan Umar bin Khatab untuk  membicarakan  masalah  pmilihan calon penggantinya. Enam orang tersebut adalah : Ali Bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa’ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan Thulhah bin Ubaidillah. Di antara enam tokoh ini akhirnya tersisa dua yaitu      Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan karena yang lainnya mengundurkan diri. Selanjutnya mereka menunjuk Abdurrahman bin Auf untuk memimpin jalannya pemilihan dan memberinya tempo guna melakukan pertimbangan sebaik-baiknya. Saat inilah Abdurrahman bin Auf meminta lagi pendapat kepada lebih banyak tokoh dan penduduk Madinah.  Pada akhirnya pilihan jatuh terhadap Utsman bin   Affan.

•         Dipilih oleh perwakilan sebagian besar umat  Islam,

Misalnya terjadi pada saat pemilihan Ali bin  Abi  Thalib sebagai  khalifah.  Ali  bin Abi Thalib dipilih sebagai khalifah menggantikan Utsman bin Affan oleh penduduk ibukota Madinah, didukung oleh tiga pasukan dari Mesir, Basrah, dan Kufah. Tetapi di tengah perjalanan, sebagian pasukan dari mesir tidak jadi melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Sedangkan pasukan Basrah dan Kufah tetap terus melaju ke tempat pembaiatan Ali bin Abi Thalib. Dalam pasukan Basrah dan Kufah terdapat kalangan sahabat Nabi, baik dari kaum Muhajirin maupun Anshar. Mereka turut mengangkat baiat terhadap khalifah Ali bin Abi Thalib meskipun acara baiat yang dilakukan penduduk Madinah telah  selesai.

Keempat sifat pemilihan dan pengangkatan khalifah itu menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai aspirasi dan kehendak rakyat. Berbagai ragam aspirasi rakyat harus dipertimbangan dengan matang melalui jalan musyawarah untuk menemukan mufakat agar keputusan yang diambil relatif dapat memuaskan semua  pihak.

Di Indonesia sifat pengangkatan pemimpin (presiden) pernah dilakukan dalam 2 bentuk yaitu:

•         Pemilihan tidak langsung; yakni pemilihan melalui perwakilan Ahlul Halli Wal’aqdi (DPR/MPR) yang berhak menentukan dan memutuskan segala hal yang menyangkut kehidupan rakyat, termasuk umat Islam.

•         Pemilihan secara langsung; yakni suatu pemilihan yang dilakukan langsung oleh seluruh rakyat.

Setiap warga negara dan warga masyarakat berhak memilih langsung dan memberikan dukungannya sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Pemilihan langsung ini pertama kali dilakukan pada tahun 2004 setelah berpuluh-puluh tahun lamanya dilakukan melalui lembaga perwakilan sejak 18 Agustus 1945. Yakni pemilihan Soekarno menjadi Presiden pertama Indonesia melalui musyawarah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia  (PPKI).

Kedua bentuk pemilihan tersebut relatif bersesuaian dengan bentuk pemilihan khalifah seperti contoh dalam sejarah pemilihan pada masa Khulafa al-Rasyidin. Setidaknya dari segi sifatnya yang langsung dan tak  langsung

SIGAH MUBAYA’AH (KALIMAT BAIAT ATAU PENGANGKATAN KHALIFAH)

Setelah terpilih seorang pemimpin, baik melalui pemilihan langsung maupun tak langsung atau melalui lembaga perwakilan, selanjutnya ia dilantik atau dibaiat dengan misalnya mengucapkan kalimat sebagai berikut : “Kami angkat engkau menjadi khalifah untuk menjalankan agama Allah dan Rasul-Nya, dan kami akan taat kepada perintahmu selama engkau menjalankan perintah Allah dan  Rasul-Nya”

Kalau mengutip kalimat baiat atau sumpah janji yang biasa diucapkan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia adalah sebagai berikut  :

•         Sumpah Presiden : “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan  Bangsa.”

•         Janji Presiden : “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh    Undang-Undang    Dasar    dan    menjalankan    segala    undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.